jump to navigation

Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS Januari 31, 2012

Posted by idayantie in Pendidikan.
Tags: , , , , , ,
trackback

Latar Belakang

Guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak atas tunjangan profesi jumlah tunjangan profesi setara dengan satu kali gaji pokok berdasarkan golongan perlu ada kesetaraan pangkat/jabatan guru bukan pns terhadap guru pns.

Pengertian :

  1. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) meliputi:
    1. Guru bukan PNS yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebelum tanggal 11 November 2005 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
    2. Guru Tetap Yayasan yaitu guru yang diangkat sebagai guru tetap oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
  2. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat tempat GBPNS yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang melaksanakan tugas sebagai guru tetap pada satuan dimaksud.
  3. Inpassing adalah proses penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi guru bukan pns

Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus demi tertib administrasi GBPNS.

Persyaratan :

  1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Guru dimaksud adalah:
  1. Guru bukan PNS yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan pengangkatannya dilakukan sebelum tanggal 11 November 2005 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
  2. Guru Tetap Yayasan/masyarakat, yaitu guru yang diangkat sebagai guru tetap oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan telah bertugas untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada Satminkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
  1. Berkualifikasi akademik minimal S1/DIV (dibuktikan dengan foto copy ijazah S1/DIV)
  2. Masa kerja sebagai GTY sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut pada satminkal yang sama
  3. Usia maksimal 59 thn pada  saat diusulkan
  4. Memiliki NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan )

Persyaratan Dokumen :

  1. Bagi GBPNS yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan atau penugasan sebagai guru yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  2. Bagi Guru yang diangkat oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Ketua yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat Satminkal guru yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  3. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
  4. Keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada Satminkal guru yang bersangkutan.
  5. Fotokopi Akta IV yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan akta IV dimaksud).
  6. Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah yang dilegalisasi tentang pembagian tugas mengajar sekurangkurangnya 24 jam pelajaran per minggu atau jumlah siswa yang dibimbing oleh Guru Bimbingan dan Penyuluhan.

Prosedur Pengusulan :

  1. Kasek dengan persetujuan yayasan mengusulkan ke dinas pendidikan kab/kota setempat (ke dinas pendidikan prov. untuk guru slb).
  2. Kepala dinas pendidikan kab/kota mengusulkan ke ditjen pmptk melalui dit. Profesi pendidik
  3. Biro kepegawaian memproses untuk penetapan inpassing.
  4. Dit. Profesi pendidik meneliti dan menilai berkas usulan, berkas usulan yang memenuhi persyaratan diteruskan ke mendiknas melalui biro kepegawaian.
  5. Mendiknas atau pejabat yang ditunjuk memproses penetapan inpassing              .

Dasar Penetapan :

  1. Kualifikasi akademik.
  2. Masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru pada satuan pendidikan .
  3. Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja ditetapkan dg menggunakan tabel konversi .

Untuk Info Lebih lanjut bisa ke alamat berikut : http://www.sertifikasiguru.org

About these ads

Komentar»

1. Ace Syahrudin - Mei 2, 2012

assalamualaikum wr. wb..
mohon penjelasan bagaimana cara mengirim berkas inpassing? saya dah mencoba sesuai alur mekanisme penetapan inpassing namun pihak dinas belum siap menerima berkas


Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: