jump to navigation

GURU AKSI MOGOK MENGAJAR DI BANYUWANGI Maret 1, 2010

Posted by idayantie in berita di Banyuwangi.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Pekan terakhir Februari 2010 di Banyuwangi terjadi aksi mogok mengajar yang dilakukan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi. Menurut ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamin aksi mogok mengajar ini akan dilanjutkan hingga tuntutan PGRI dipenuhi Pemkab. ”Kami tidak main-main dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak kami,” katanya. (Radar Banyuwangi, 27 Februari 2009). Husin menambahkan, aksi mogok yang dilakukan puluhan guru di 21 kecamatan itu akan diteruskan. Dalam aksi mogok tersebut, para guru bebas melakukan apa saja. ”Namun, untuk guru kelas VI, IX, XII harus tetap melaksanakan tugasnya mengajar” katanya. Menurut Husin, selama ini tidak ada kepastian dari Pemkab. Selama tidak ada kepastian, PGRI akan terus melakukan aksi mogok, entah sampai kapan. Guru-guru akan tetap bertahan sampai ada keputusan dari Pemkab mengenai tuntutan PGRI.

Dia menjelaskan, tuntutan PGRI mengenai UPTD masih menunggu penyelesaian kajian hingga 1 Maret 2010 mendatang. Dengan demikian, berarti para guru akan melakukan aksi mogok hingga bulan depan. Sementara itu, tuntutan GTT hingga kini masih belum ada kepastian hukum yang mengatur. Husin mengakui, tuntutan untuk delapan SK PNS masih belum ada kepastian. Tuntutan uang tunjangan Rp 250 ribu masih menunggu verifikasi dari Gubernur. ”Bisa jadi, kami akan terus mogok mengajar hingga mendekati Unas,” katanya. Husin mengaku, selama mogok berlangsung, banyak guru yang masih solid. Guru yang tidak solid hanya ada beberapa orang. ”Bagi guru yang tidak solid, biarlah mereka bersikap seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, aksi mogok PGRI Banyuwangi mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistiyo. Pengurus pusat itu menyesalkan apa yang sudah dilakukan Bupati Ratna Ani Lestari dan jajarannya. Sebab, mereka dianggap sebagai penyebab utama aksi mogok guru. ”Kalau tidak diperlakukan sewenang-wenang, maka guru tidak akan mogok seperti ini,” katanya. Sulistiyo menambahkan, guru adalah orang pintar. Mereka mengerti bila bupati mau mengajak bicara dan musyawarah dengan baik. Padahal, guru hanya mau bertemu dengan bupati. ”Masak bupati tidak mau, lha wong hanya diajak bicara,” tukasnya.

Guru, kata dia, jangan hanya diberi janji-janji. Selama ini, guru tidak pernah menuntut macam-macam. Kali ini, guru hanya menanyakan haknya dan itu hal yang wajar. Sudah beberapa kali guru Banyuwangi hanya diberi janji-janji. ”Jangan-lah, Pemkab mengingkari janji,” pintanya. Seharusnya, saran dia, bupati mengambil sikap dengan cara menemui guru dan mengajak dialog. Yang paling penting, memenuhi janji yang sudah diberikan saat demonstrasi, yang dibantu ribuan guru dari seluruh Jawa Timur, beberapa waktu lalu. ”Saya sudah memberi pesan kepada PGRI Banyuwangi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada kelas VI, IX, dan XII, atau siswa yang akan mengikuti Unas (ujian nasional),” ungkapnya. Sulistiyo menambahkan, Unas akan diselenggarakan sebentar lagi. Guru memiliki kewajiban memberikan tambahan pelajaran kepada siswa yang akan mengikuti Unas. ”Setelah tuntutan dipenuhi, PGRI akan menebus dengan kerja lebih baik lagi,” tegasnya.
Namun, ternyata aksi mogok mengajar yang dilakukan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi mulai panen kecaman. Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi menganggap Ketua PGRI Banyuwangi tidak konsisten. Komisi D DPRD Banyuwangi juga siap memanggil pihak yang berseteru yakni PGRI dan Bupati.

Bahkan, jika aksi mogok mengajar masih terus berlanjut hingga hari ini, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengancam akan mengerahkan wali murid untuk melakukan sweeping terhadap guru yang mogok. Ketua LSM Forum 5 Maret (Format), Mas Soeroso mengatakan, aksi mogok mengajar tidak seharusnya dilakukan oleh guru. Delapan tuntutan PGRI itu, kata dia, masih bisa diselesaikan dengan cara yang elegan, proporsional dan tepat. (Radar Banyuwangi, 1 Maret 2010). Menurut Soeroso, perbuatan mogok mengajar sangat merugikan siswa dan wali murid. Menurutnya, kegiatan mogok mengajar juga bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Karena guru diangkat dan digaji oleh negara. Tugas pokok guru adalah mengajar, maka aksi mogok tersebut merugikan negara. “Kalau seperti itu, berarti uang gaji yang dibayarkan oleh negara telah disalahgunakan untuk kepentingan pembiayaan operasional mogok,” sebut Soeroso dalam pers rilisnya.

Soeroso menegaskan, LSM Format mengecam keras aksi mogok mengajar tersebut. Apabila aksi mogok mengajar ini masih berlanjut, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada segenap wali murid. Wali murid akan dikerahkan untuk melakukan sweeping ke tempat guru yang mogok. Sweeping itu akan dilakukan, agar para guru kembali ke sekolah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik. “Kalau perlu, kami akan mendatangi satu per satu rumah para guru yang mogok itu,” ujarnya. Selain melakukan sweeping, Soeroso juga berniat akan melaporkan pelaku mogok mengajar itu ke Polres. Karena aksi mogok mengajar itu telah meresahkan orang tua dan wali murid.
Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi, Nurul Islam mengatakan PGRI harus menghentikan aksi mogoknya hari ini. Karena beberapa waktu lalu, sudah ada musyawarah antara DP dengan PGRI. DP sudah meminta PGRI untuk menghentikan aksi mogok mengngajar. ”Imbalannya, DP siap menjadi mediator PGRI dengan Bupati Banyuwangi. Dan, pertemuan antara Bupati Ratna dan Husin Matamin sudah dilakukan Jumat lalu (27/2). Tapi ternyata, kok masih saja tetap mogok,” katanya.

Nurul menilai, Husin Matamin tidak mempunyai komitmen terhadap dunia pendidikan di Banyuwangi. Karena pendidikan di Banyuwangi merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk DP. Apabila mogok mengajar masih berlanjut, maka menjadi beban bagi DP. Nurul mengatakan, DP selaku mediator sekaligus sebagai saksi terjadinya kesepakatan antara PGRI dengan Bupati Ratna itu merasa kecewa dengan Ketua PGRI. Menurutnya, Ketua PGRI Banyuwangi itu tidak mampu mengamankan komitmen yang telah terjadi.

Ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamin juga mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Bupati Ratna. Dalam pertemuan tersebut, PGRI meminta satu tuntutan segera direalisasikan secepatnya. ”Kami meminta Bupati Ratna memberikan SK untuk delapan PNS yang disanksi selambat-lambatnya Senin besok (hari ini,red),” katanya. Husin mengatakan, delapan PNS tersebut memang layak untuk diperjuangkan. Karena, mereka sudah membela seluruh guru di Banyuwangi, tetapi justru mendapat sanksi. Sedangkan tujuh tuntutan lainnya akan dikaji besok. ”Satu tuntutan dulu lah, yang dikeluarkan oleh Bupati. Sebagai bukti bupati menepati janjinya,” katanya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Banyuwangi akan segera memanggil Bupati Ratna Ani Lestari. Ketua komisi D DPRD, Zainal Arifin Salam mengatakan, sikap para guru yang menggelar aksi mogok mengajar itu, telah menjadi bahasan khusus di komisinya. “Komisi D bisa memahami aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh para guru itu, dan kami pada dasarnya juga mendukung,” katanya. Menurut Zainal, apa yang dilakukan para guru itu sebenarnya sebagai bentuk sikap jengkel karena aspirasinya tidak pernah didengar oleh Bupati Ratna. “Seandainya Bupati Ratna itu sejak awal mau bertemu dan komunikasi dengan para guru, semua ini (mogok mengajar) tidak akan terjadi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tanpa sepengetahuan Komisi D DPRD, ternyata diam-diam sudah ada pertemuan antara PGRI dengan Bupati Ratna di pendapa Jumat lalu (27/2). Pertemuan tersebut juga disaksikan oleh Dewan Pendidikan Banyuwangi. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD tetap minta agar guru tidak melanjutkan aksi mogok mengajar. Karena bagaimanapun juga, aksi mogok tersebut dianggap merugikan siswa dan wali murid. “Siswa tidak mendapat pelajaran, wali murid banyak yang marah,” ujar Zainal. Untuk menuntaskan masalah ini, Komisi D DPRD telah mengagendakan untuk memanggil Bupati Ratna dan pengurus PGRI Banyuwangi. “Bupati akan kami panggil dalam waktu yang secepatnya,”katanya.

Persoalan yang dihadapi para guru di Banyuwangi diibaratkan bagaikan buah simalakama…..dimakan salah …..tidak dimakan pun juga juga salah. aksi mogok mengajar para guru itu merupakan yang keliru karena merugikan siswa tetapi jika tidak melakukan aksi mogok mengajar maka permasalahan yang dihadapi oleh para guru tidak didengar oleh anggota Dewan dan Bupati Ratna Ani Lestari selaku pimpinan tertinggi Pemkab Banyuwangi. Biar persoalan cepat selesai semestinya Bupati segera menjawab dan duduk bersama dengan para guru untuk menyelesaikan permasalah tersebut dengan musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan dilukai sehingga akan menjadikan perasaan menjadi aman dan nyaman. Semoga persoalan yang membelit guru, dewan dan Bupati dapat segera diselesaikan dengan baik. Amiin…
guru mogok

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: