jump to navigation

Bukti Video Yakinkan KPK Jerat Adner Sirait April 3, 2010

Posted by idayantie in Pendidikan.
Tags: , ,
trackback

Kasus Penyuapan Hakim PT TUN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik dua tersangka kasus suap antara pengacara Adner Sirait dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibranim.

Meski Adner melalui kuasa hukumnya (Toni Pasaribu) membantah pernyataan KPK soal kronologi penangkapan dan serah terima duit suap kepada tersangka Ibrahim, lembaga antikorupsi itu jalan terus. Tim penyidik KPK tidak akan terpengaruh.

”Terserah dia mau bilang apa. Kami akan buktikan di persidangan nanti,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin (2/3). Johan menuturkan, KPK memiliki bukti yang kuat, berupa dokumentasi penangkapan Adner dan Ibrahim.

”Kami punya video yang bisa disampaikan sebagai barang bukti di persidangan,” katanya. Di samping itu, tambah Johan, bantahan Adner tersebut tidak tepat dilakukan saat penyidikan. ”Kalau dia mau bantah, ya lakukan di persidangan lewat eksepsi, jangan saat penyidikan,” ujarnya.

Soal kronologi penangkapan, Arder lewat Toni mengungkapkan bahwa lokasi penangkapan tidak dekat kawasan Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, melainkan di lapangan belakang parkir Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Toni juga menuturkan, kliennya tidak ditangkap bersamaan dengan hakimnya. Adner ditangkap ketika keluar dari lokasi PN Jakarta Timur. ”Ketika itu, sehabis sidang, klien saya ditelepon seseorang. Dia diminta keluar dari gedung pengadilan. Saat keluar, dia ditangkap,” paparnya. Karena itu, lanjutnya, Adner ditangkap terpisah dari hakim.

Selain itu, kata Toni, Adner tidak tertangkap tangan tengah memberikan uang suap kepada Ibrahim. Adner menyangkal tudingan dirinya memegang uang suap Rp 300 juta seperti yang disampaikan dalam pernyataan resmi KPK. ”Klien saya tidak memegang uang itu. Seperti pengakuannya, dia habis sidang. Itu pengakuan dia (Adner),” jelas Toni.

Menanggapi bantahan tersebut, Johan mengklafirikasi bahwa keduanya memang ditangkap terpisah. “Kan saya tidak bilang kalau lokasi penangkapan keduanya sama. Lokasi tepatnya saya memang kurang tahu,” paparnya.

Mengenai bantahan soal serah terima duit suap, Johan bersikukuh mementahkan bantahan Adner tersebut. Dasarnya, ada bukti yang menguatkan, yakni video dokumentasi.

Sementara itu, Ibrahim masih dirawat di Rumah Sakit Polri. Hakim tersebut dikabarkan menderita gagal ginjal. Kondisi kesehatannya menurun ketika menjalani pemeriksaan pada Selasa (30/3). Karena itu, dia langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Internasional. Namun, Ibrahim kemudian dipindah ke RS Polri.

Mengingat kondisi itu, KPK akhirnya membantarkan penahanan Ibrahim. “Karena yang bersangkutan butuh perawatan, penahanannya kami bantarkan,” kata Johan. Adner yang sudah berstatus tahanan dititipkan di rutan Polda Metro Jaya.

Kasus suap tersebut mencuat ketika salah seorang aparat penegak hukum, hakim PT TUN bernama Ibrahim, tertangkap tangan menerima suap dari pengacara Adner Sirait pada Selasa lalu (30/3) oleh tim KPK. Ibrahim menerima duit Rp 300 juta dari Adner.

Duit tersebut kemudian disita KPK sebagai bukti. Tindakan suap tersebut diduga terkait dengan sengketa tanah antara PT Sabar Ganda yang diwakili Adner Sirait dan Pemda DKI Jakarta. Sidang kasus tersebut diketuai oleh Ibrahim.

Dalam perkembangan lain, Mah­kamah Agung (MA) tidak main-main soal kasus tertangkapnya ha­­kim tinggi Pengadilan Ting­­gi Tata Usaha Negara (PTTUN) Ibrahim oleh penyidik KPK. Jika terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana lebih dari empat tahun, MA akan memberhentikan Ibrahim dengan tidak hormat alias dipecat.

“Itu (pemecatan, Red) sudah dia­­tur dalam UU,” kata Juru Bi­­cara MA Hatta Ali kemarin (2/4). Dia menjelaskan, itu sesuai dengan UU No 43 Tahun 1999 tentang Po­­kok-po­­kok Kepegawaian.

Pasal 23 menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Itu kan sudah jelas,” ujarnya.

Karena itu, meski didesak bebera­­pa pihak agar MA segera membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menangani kasus Ibrahim, Hatta mengatakan tidak perlu. Menurut dia, undang-undang kepegawaian tersebut sudah cukup kuat untuk menindak Ibrahim.

Nah, yang dilakukan MA kini adalah menyerahkan proses hukum kepada pihak yang telah menangani kasus tersebut, yakni KPK. Apabila hasilnya menyatakan Ibrahim bersalah, MA langsung memecatnya.

MA tidak akan menutupi kasus, apalagi me­lindungi Ibrahim. Apa pun alasannya. Menurut Hatta, meskipun Ibrahim beralasan melakukan hal itu lantaran terpaksa sebagai biaya pengobatan, tindakan itu salah. (ken/kuh/c1/iro)
sumber : http://www.jawapos.co.id

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: